Optimalisasi Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Pemenuhan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa: Analisis Yuridis Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Joni Joni; Sanusi Sanusi; Soesi Idayanti

doi:10.61132/yudistira.v4i3.2938

Authors

Joni Joni Universitas Pancasakti
Sanusi Sanusi Universitas Pancasakti
Soesi Idayanti Universitas Pancasakti

DOI:

https://doi.org/10.61132/yudistira.v4i3.2938

Keywords:

Customary Service Land, Fixed Income, Government Regulation, Village Asset Management, Village Officials

Abstract

Village autonomy guaranteed by Law Number 6 of 2014 on Villages positions customary service land (tanah bengkok) as part of the village's original wealth, traditionally used as in-kind compensation for the Village Head and Village Officials. Following the enactment of Government Regulation Number 11 of 2019 on the Second Amendment to Government Regulation Number 43 of 2014, the financing pattern for the fixed income of village officials underwent a paradigmatic shift: fixed income is now charged to the Village Fund Allocation, while proceeds from the management of customary service land are positioned as a supplementary allowance outside the Village Budget revenue structure. This shift generates distinct juridical complexity, since it concerns the legal status of communal village assets that must be managed transparently and accountably amid conventional practices still centred on individual control by incumbent village officials. This article aims to analyse the legal standing of customary service land as village-owned property, to construct the normative framework of fixed income under the two legal instruments, and to formulate an innovative, participatory, and legally certain model for optimising its management. This research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The study finds that optimisation requires reorienting management from an individual cultivation-right pattern toward an institution-based asset management pattern, through utilisation cooperation schemes, digitalisation of village asset databases, strengthened supervisory roles for the Village Consultative Body, and harmonisation of local regulations with higher norms to prevent regulatory overlap and abuse of authority.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afda'u, & Faisal. (2025). Penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan dan sertifikasi tanah di Kelurahan Karangmojo, Klego, Boyolali. Jurnal Suara Pengabdian 45, 4(1). https://doi.org/10.56444/yb7yk952

Anggoro, D. B., et al. (2025). Tantangan disharmonisasi regulasi dalam pengelolaan tanah kas desa. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(3). https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2188

Daulay, N. S., et al. (2025). Karakteristik tanah di Kalimantan dan hubungannya dengan proses geomorfologi. Edusola: Journal Education, Sociology and Law, 1(1).

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Klinik Hukumonline. "Status Hukum Tanah Bengkok Sebagai Kekayaan Desa." hukumonline.com, diakses 2026.

Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muharam, et al. (2023). Menggali dan membangun keunggulan kompetitif melalui kearifan lokal pada masyarakat adat Kasepuhan Cipta Gelar Kabupaten Sukabumi. Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin (JAMMU), 2(3). https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1120

Pandiangan, Y. B., et al. (2026). Kepastian hukum kepemilikan tanah di atas hak pengelolaan (HPL) Perum Perumnas dalam relasi hukum publik dan privat. Jurnal Akta Notaris, 5(1). https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v5i1.3721

Purwanto, Gunawan Adi. "Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Jurnal Development in Hukum, September 2018.

Rato, Dominikus. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat. Surabaya: LaksBang Justitia, 2017.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.